JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat merespons gelombang unjuk rasa yang memanas di berbagai daerah dan berujung ricuh, termasuk penjarahan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Presiden Prabowo Subianto langsung turun tangan dengan membatalkan agenda luar negeri untuk fokus menangani situasi dalam negeri.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan aksi anarkis meluas. TNI dan Polri diperintahkan untuk meningkatkan pengamanan di kawasan vital, fasilitas publik, dan kediaman pejabat negara.
“Pemerintah mendengar suara rakyat, tetapi tindakan perusakan dan penjarahan tidak dapat ditoleransi. Aparat akan menindak tegas siapa pun yang terlibat,” ujar Prabowo di Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Cabut Fasilitas DPR
Sebagai langkah konkret meredam kemarahan publik, Presiden Prabowo mengumumkan pencabutan sejumlah fasilitas anggota DPR yang sebelumnya menuai kontroversi. Fasilitas itu antara lain tunjangan luar negeri dan jatah rumah senilai USD 3.000 per bulan.
Keputusan ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperbaiki kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
Stabilitas Ekonomi dan Politik
Selain langkah keamanan, pemerintah juga memantau ketat kondisi ekonomi. Bursa Efek Indonesia tercatat turun 1,5 persen dan rupiah melemah 0,8 persen terhadap dolar AS akibat gejolak politik. Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia diminta menjaga kestabilan pasar dan meyakinkan investor.
“Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mengutamakan ketertiban nasional,” tegas Prabowo.
Situasi Terkini
Pasca-kericuhan, sejumlah kawasan di Jakarta dan kota besar lainnya kini dijaga ketat aparat gabungan. Rumah pejabat yang sebelumnya diserang, termasuk milik Sri Mulyani, sudah diamankan TNI. Sementara itu, beberapa aksi unjuk rasa dilaporkan mulai mereda setelah adanya keputusan pencabutan fasilitas DPR.(*)
