KOTAMOBAGU – Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kotabangun, Kota Kotamobagu, kembali menjadi sorotan.
Sejumlah warga, khususnya pengendara truk, mengeluhkan stok Solar di SPBU tersebut yang dinilai tidak jelas dan kerap dinyatakan habis pada saat dibutuhkan.
Keluhan itu semakin menjadi perhatian karena warga mengaku melihat pengisian BBM oleh kendaraan tangki di SPBU tersebut, sementara pada waktu tertentu pompa Solar justru disebut tidak melayani konsumen.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pola pengelolaan dan penyaluran Solar bersubsidi di SPBU Kotabangun.
“Kami sudah antre dari pagi, tapi petugas bilang Solar habis. Padahal, belum lama telah diisi truk tangki. Ini sangat mencurigakan. Kami minta polisi dan dinas terkait segera periksa kenapa stoknya selalu tidak jelas,” keluh seorang sopir truk.
Warga meminta adanya pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan apakah kondisi tersebut murni persoalan teknis dan operasional atau terdapat dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
Aktivis sekaligus pemerhati BMR, Parindo Potabuga, mendesak Polres Kotamobagu bersama pemerintah daerah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Kotabangun.
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya dengan mengecek kondisi fisik tangki timbun. Aparat juga perlu memeriksa catatan penjualan harian, rekaman CCTV serta data keluar-masuk BBM untuk mengetahui kesesuaian antara stok yang diterima dan penjualan kepada konsumen.
“Ini bukan sekadar masalah teknis operasional, tapi indikasi kuat adanya penyimpangan. APH harus memeriksa apakah ada kolusi antara pengelola SPBU dengan pengecer ilegal. Jangan biarkan rakyat kecil terus dirugikan karena stok yang ‘tidak jelas’ itu,” tegas Parindo.
Ia juga meminta hasil pemeriksaan nantinya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar publik dapat mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran dalam pengelolaan Solar bersubsidi tersebut.
Menurutnya, transparansi penting untuk mencegah munculnya kembali persoalan serupa sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen SPBU Kotabangun belum memberikan klarifikasi resmi terkait keluhan warga maupun tudingan dugaan penyimpangan tersebut.
Warga berharap Pemerintah Kota Kotamobagu dan Polres Kotamobagu tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut.
“Kami butuh kepastian, bukan janji. Jika memang ada pelanggaran, proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Stok Solar harus jelas, transparan, dan adil untuk semua,” pungkas Hendra.
Desakan tersebut kini mengarah kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memastikan kondisi sebenarnya di SPBU Kotabangun. Pemeriksaan yang transparan diharapkan dapat menjawab keresahan warga sekaligus memastikan penyaluran Solar bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.(topan)
