JAKARTA, newsline.id – Sekolah Rakyat sebagai gerakan strategis dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem dan mengubah pola pikir masyarakat penerima bantuan sosial menjadi sebuah harapan baru bagi bangsa Indonesia.
“Ini bukan sekadar bangun gedung sekolah. Ini membangun harapan. Waktu kita sosialisasi di Temanggung, seorang ibu sampai menangis di depan Pak Menteri Sosial. Bukan karena sekolahnya megah, tapi karena anaknya yang dulu putus sekolah sekarang punya harapan lagi,” ujar Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menghadiri kegiatan “Double Check PCO x Gempita” di Toety Heraty Museum, Jakarta, Sabtu (24/5/2025).
Dalam acara yang berfokus pada advokasi dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan seni dan budaya ini, Wamensos Agus Jabo menegaskan Kementerian Sosial saat ini memikul tiga tugas utama yang saling terkait.
“Yang pertama, memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ini clear. Yang kedua, melaksanakan program-program Kemensos, dari perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, sampai pemberdayaan sosial. Dan yang ketiga, ini yang baru, membangun Sekolah Rakyat,” urainya.
Sekolah Rakyat sebagai bentuk respons langsung dari pemerintah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat miskin dan miskin ekstrem terhadap akses pendidikan yang setara dan bermartabat perlu didukung dengan sejumlah data nasional yang valid.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mewajibkan semua kementerian dan lembaga menyusun program berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini menjadi peta jalan dalam intervensi kemiskinan, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kita tahu sekarang ada sekitar 24 juta orang miskin, 3,17 juta di antaranya miskin ekstrem. Mayoritas dari mereka buruh tani di pedesaan, penghasilan cuma 1,5 sampai 2 juta sebulan, harus ngidupin 4-6 orang. Gimana mereka mau nyekolahin anak?,” tuturnya.
Untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari transformasi besar Kemensos dari program pasif ke arah pemberdayaan aktif.
“Sekolah Rakyat ini tidak bisa jalan sendiri. Harus ada kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dunia usaha, maupun masyarakat sipil. Tanpa itu, semangat pemberdayaan tidak akan tumbuh berkelanjutan,” jelas Wamensos Agus Jabo.
Ke depannya, program berbasis bantuan sosial sekaligus dapat membantu masyarakat keluar dari zona nyaman. “Saya tidak ingin bangsa ini mentalnya mental inlander. Kita bangsa besar. Harus berani bermimpi besar dan bangkit. Berdaya itu artinya produktif. Kalau dia mau kerja, kasih lapangan kerja. Mau usaha, kasih lapangan usaha,” tegas Wamensos Agus Jabo.
Wamensos juga mengingatkan soal prototipe keberhasilan program pemberdayaan Kemensos. “Waktu saya ke Malang, 500 keluarga kita wisuda, keluar dari program bantuan karena sudah mandiri. Ada satu ibu bilang ke saya, ‘Pak Wamen, saya nggak mau anak saya terus dicap keturunan orang miskin.’ Itu luar biasa. Itu semangat,” ujarnya.
Kemensos pun saat ini memanfaatkan aset-aset negara seperti sentra yang digunakan menjadi ruang belajar Sekolah Rakyat. Lantaran Presiden RI Prabowo Subianto meminta pada Juli 2025 minimal 100 Sekolah Rakyat sudah harus buka. Spesifikasi sekolahnya unggulan, bukan sekolah seadanya.
“Kita ingin anak-anak dari keluarga miskin ini punya rasa percaya diri. Mereka bukan beban negara. Mereka masa depan Indonesia,” kata Wamensos Agus Jabo. (***)
sumber : kemensos RI
