MANADO — Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Dony Lumenta, S.Tr.T., memperjuangkan pemerataan akses internet di wilayah terpencil sekaligus meminta dukungan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kepada Bank Indonesia (BI).
Aspirasi tersebut disampaikan Dony dalam High Level Meeting (HLM) bertema “Membangun Fondasi Fiskal Daerah yang Kuat melalui Optimalisasi Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah” di The Sentra Hotel Manado, Selasa (20/10/2026).
Dalam forum strategis yang dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., itu, Dony menyoroti keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berpotensi menghambat pelaksanaan digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, transformasi digital harus disertai pemerataan infrastruktur agar masyarakat di wilayah terpencil tidak tertinggal dalam mengakses layanan pemerintah maupun berbagai program pembangunan.
“Masyarakat di wilayah terpencil juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menikmati kemajuan teknologi, mengakses pelayanan pemerintah, serta memperoleh manfaat dari berbagai program pembangunan,” tegas Dony.
Karena itu, ia berharap Bank Indonesia dapat memberikan dukungan berupa perangkat penunjang jaringan internet untuk membantu mengatasi keterbatasan akses di wilayah-wilayah yang masih mengalami kendala konektivitas.
Selain persoalan infrastruktur digital, Dony turut mendorong dukungan BI terhadap pengembangan UMKM lokal. Menurutnya, penguatan usaha masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Dukungan terhadap pelaku UMKM diharapkan dapat membantu usaha lokal berkembang, meningkatkan daya saing, serta memperluas peluang ekonomi masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak Bank Indonesia menyatakan akan mengakomodasi dan menindaklanjuti usulan pemerintah daerah, baik terkait kebutuhan perangkat penunjang jaringan internet maupun dukungan pengembangan UMKM.
BI juga meminta Pemkab Bolmong segera menyusun dan menyampaikan usulan resmi agar kebutuhan tersebut dapat diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Tindak lanjut administratif ini menjadi langkah penting agar aspirasi yang disampaikan dalam forum koordinasi tidak berhenti sebagai wacana, tetapi dapat dipertimbangkan untuk diwujudkan melalui program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, HLM tersebut membahas strategi penguatan fondasi fiskal daerah melalui optimalisasi digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi pembayaran diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan daerah, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Bank SulutGo, para bupati dan wakil bupati se-Sulawesi Utara, sekretaris daerah kabupaten/kota, serta Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Melalui forum tersebut, Pemkab Bolmong mendorong agar transformasi digital tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal.(Rony)
