BOROKO — Dinamika politik internal PDI Perjuangan terkait penentuan kursi Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akhirnya berakhir. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi menetapkan Dewi Zandra Astuti Mondo sebagai pimpinan DPRD Boltara periode 2024–2029.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat DPP PDI Perjuangan Nomor 992/IN/DPP/IV/2026 tertanggal 7 April 2026 tentang Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Penetapan itu sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang di internal partai maupun kalangan publik mengenai siapa figur yang akan mendapat mandat memimpin lembaga legislatif di Boltara.
Dalam surat keputusan tersebut, DPP PDIP secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran struktural partai serta anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Boltara agar mengawal dan memperjuangkan penuh keputusan partai.
“DPP PDI Perjuangan memutuskan mengesahkan dan menetapkan Dewi Zandra Astuti Mondo sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara periode 2024–2029 dari PDI Perjuangan,” demikian bunyi keputusan partai.
Tak hanya menetapkan pimpinan DPRD, DPP juga memberi peringatan keras kepada seluruh kader agar tetap tegak lurus terhadap garis keputusan partai. Dalam poin lainnya disebutkan bahwa kader yang tidak mengindahkan instruksi atau melakukan aktivitas di luar kebijakan partai dapat dikenakan sanksi organisasi.
Keputusan DPP tersebut dinilai menjadi langkah final sekaligus penegasan arah politik PDIP di DPRD Boltara untuk lima tahun mendatang.
Sebelumnya, DPC PDI Perjuangan Boltara mengusulkan tiga nama calon pimpinan DPRD melalui DPD PDIP Sulawesi Utara. Tiga kader yang diusulkan yakni Abdul Zamad Lauma, Frangky Chendra, dan Dewi Zandra Astuti Mondo.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Boltara, Safrizal Walahe, sebelumnya juga telah mengingatkan seluruh kader partai agar menghormati keputusan organisasi terkait reposisi alat kelengkapan dewan di DPRD Boltara.
Dengan keluarnya keputusan resmi DPP, Dewi Mondo kini dipastikan menjadi figur yang akan memimpin DPRD Boltara hingga 2029.(**)
