KOTAMOBAGU — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kotamobagu menerima Sertifikat Apresiasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara atas capaian kinerja tahun 2024 dengan kategori Baik-BB.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan BPKP pada Pemerintah Daerah se-Sulawesi Utara yang digelar di Wisma Negara, Bumi Beringin, Manado, Selasa (21/4/2026).
Sertifikat Apresiasi diserahkan langsung Kepala BPKP Sulut kepada Direktur RSUD Kotamobagu, Tanty Korompot, disaksikan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Sulut J. Victor Mailangkay, serta Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib.
RSUD Kotamobagu memperoleh skor 76,80 berdasarkan indikator Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.3/18686/Keuda.
Direktur RSUD Kotamobagu, Tanty Korompot, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas upaya peningkatan tata kelola dan pelayanan kesehatan yang terus dilakukan pihak rumah sakit.
“Hari ini, Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., menghadiri kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan BPKP pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 yang dilaksanakan di Wisma Negara, Bumi Beringin, Manado. Pada kegiatan ini, Pemerintah Kota Kotamobagu menerima Sertifikat Apresiasi dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara, yang diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu atas capaian kinerja Tahun 2024 dengan kategori Baik-BB dan skor 76,80,” ujar Tanty Korompot.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kotamobagu dan BPKP Sulut atas dukungan dan pembinaan yang diberikan kepada RSUD Kotamobagu.
“Kami seluruh jajaran RSUD Kota Kotamobagu menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPKP Provinsi Sulawesi Utara, kepada Wali Kota Kotamobagu dan Wakil Wali Kota Kotamobagu yang selalu memberikan saran, masukan dan bimbingan, sehingga RSUD Kota Kotamobagu dapat meraih penghargaan ini,” katanya.
Menurutnya, penghargaan tersebut akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran RSUD Kotamobagu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat tata kelola, dan menjaga kinerja institusi.
Kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan BPKP tersebut turut dihadiri para kepala daerah serta pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.(**)
