KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu mulai menyiapkan perubahan sistem pengelolaan sampah dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp8 miliar. Skema baru ini diarahkan untuk memperkuat pengolahan sampah di tingkat kecamatan sehingga tidak seluruh sampah harus berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).
Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Senin (9/11/2026), di ruang kerja Wakil Wali Kota.
Rakor itu melibatkan Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, Asisten II Noval Manoppo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Erwin Pasambuna, Kepala Dinas PUPR Claudi Mokodongan, Kepala Dinas PMD Chelsie, staf ahli, para lurah, dan sangadi.
Dalam pertemuan tersebut, Weny bersama jajaran membahas strategi perubahan pola penanganan sampah, termasuk pemilahan sampah basah dan kering serta penguatan pengolahan di masing-masing kecamatan.
Kepala DLH Kotamobagu, Erwin Pasambuna, menjelaskan bahwa pemerintah merancang fasilitas pengolahan sampah di setiap kecamatan. Melalui skema ini, sampah dari desa dan kelurahan akan ditangani di wilayah masing-masing sebelum residunya dibawa ke TPA.
“Rakor ini membahas rencana pengelolaan sampah. Namun, program ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kurang lebih Rp8 miliar,” kata Erwin usai rapat.
Menurutnya, rencana tersebut masih membutuhkan kajian teknis, terutama menyangkut kebutuhan peralatan, teknologi pengolahan, dan penentuan lokasi fasilitas. Lokasi pengolahan juga harus mempertimbangkan jarak dari permukiman agar aktivitas operasional tidak mengganggu masyarakat.
DLH turut merancang pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam sistem pengelolaan tersebut. Langkah ini diharapkan memperkuat peran pemerintah desa dan kelurahan dalam menangani sampah sejak dari sumbernya.
Urgensi perubahan sistem ini terlihat dari volume sampah yang dihasilkan Kota Kotamobagu. Berdasarkan data DLH, empat kecamatan menghasilkan 60,88 ton sampah setiap hari atau sekitar 1.826,34 ton per bulan.
Kotamobagu Barat menjadi penyumbang terbesar dengan 20,14 ton per hari. Disusul Kotamobagu Selatan sebanyak 16,80 ton, Kotamobagu Timur 15,26 ton, dan Kotamobagu Utara 8,68 ton per hari.
Erwin menegaskan, tingginya timbulan sampah menuntut pemerintah mencari solusi pengelolaan yang lebih efektif. Terlebih, kapasitas dan kondisi TPA semakin terbatas sehingga volume sampah yang dibuang ke lokasi tersebut perlu ditekan.
Di tengah upaya pembenahan itu, rencana pengelolaan sampah Kotamobagu juga mulai menarik perhatian investor. Ketertarikan tersebut membuka peluang pengembangan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern dan produktif.
Pemkot Kotamobagu kini perlu mematangkan sejumlah aspek, mulai dari perhitungan kebutuhan anggaran, kesiapan lahan, pemilihan teknologi hingga pola kerja sama dengan BUMDes.
Jika terealisasi, sistem pengolahan berbasis kecamatan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.(**)
