BOLMONG – Konflik antarwarga Desa Bonbanon dan Desa Abak, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), memasuki tahap penyelesaian. Kedua desa sepakat mengakhiri perselisihan melalui Deklarasi Damai dan penandatanganan 11 poin kesepakatan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bolmong bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (3/11/2026).
Deklarasi damai yang berlangsung di Balai Desa Abak tersebut diprakarsai Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, S.E., M.Si., dengan melibatkan Polres Kotamobagu, Polres Bolaang Mongondow, Kodim 1303/Bolaang Mongondow, Kejaksaan, Pengadilan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam pertemuan tersebut, Yusra menegaskan bahwa konflik antarkampung yang berulang di sejumlah wilayah Bolmong telah berdampak terhadap keamanan, kenyamanan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat selama sebulan terakhir.
Ia bersyukur ketegangan di wilayah Bakalai belum berkembang separah konflik di sejumlah tempat lain. Hal itu terlihat dari masih terjaganya ruang komunikasi dan kehadiran berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh tua hingga kalangan pemuda dalam pertemuan perdamaian.
Namun, Yusra mengingatkan munculnya persoalan baru berupa pembuatan senjata tajam jenis tombak secara mandiri di sejumlah kampung. Kondisi tersebut dinilai berbahaya dan berpotensi memperburuk situasi keamanan.
Karena itu, berdasarkan kesepakatan dalam rapat keamanan, seluruh masyarakat di wilayah Bolaang Mongondow, bukan hanya warga Bonbanon dan Abak, diberikan waktu satu minggu untuk menyerahkan senjata tajam buatan sendiri ke balai desa masing-masing.
“Boleh tidak kira-kira dalam satu minggu ke muka, itu tombak dikumpulkan ke balai desa,” ujar Yusra.
Ia memastikan aparat akan memberikan jaminan keamanan bagi warga yang secara sukarela menyerahkan senjata tersebut. Proses penyerahan juga akan didokumentasikan.
Yusra menegaskan, apabila hingga batas waktu yang ditentukan masih terdapat warga yang menyimpan senjata berbahaya tersebut, pihak berwenang akan melakukan penjemputan sesuai ketentuan hukum.
Warga juga dipersilakan meminta bantuan keluarga, tokoh masyarakat, maupun tetangga untuk mengumpulkan dan mengantarkan senjata tersebut.
Menurut Yusra, konflik yang terus berulang mulai menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Orang sudah jadi takut mau beraktivitas di Bolaang Mongondow, karena sedikit-sedikit terjadi keributan antarkampung,” tegasnya.
11 Poin Kesepakatan Damai
Sebagai bentuk komitmen mengakhiri konflik, perwakilan kedua desa menandatangani berita acara kesepakatan damai yang memuat 11 poin penting.
Kesepakatan tersebut meliputi:
1. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri pertikaian dan tidak lagi mengungkit peristiwa konflik masa lalu.
2. Bersama-sama mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai serta berkomitmen tidak mengulangi keributan serupa.
3. Menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang proses hukum terhadap oknum yang melakukan perbuatan melanggar hukum.
4. Apabila di kemudian hari masih ada warga yang memicu keributan, pemerintah desa dan tokoh masyarakat akan menyerahkan pihak tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.
5. Pemerintah kedua desa bertanggung jawab mengorganisir para pelaku perkelahian atau keributan yang terjadi.
6. Pemerintah daerah akan memasang CCTV dan lampu penerangan di wilayah perbatasan Desa Abak dan Desa Bumbunan.
7. Pemerintah desa dan seluruh masyarakat sepakat menghentikan penjualan serta peredaran minuman keras.
8. Pihak berwenang akan melakukan penertiban knalpot racing.
9. Pemerintah dan masyarakat kedua desa wajib memberikan jaminan keamanan bagi warga di mana pun berada.
10. Seluruh senjata api dan senjata tajam harus dikumpulkan ke kantor pemerintah desa masing-masing dalam kurun waktu satu minggu ke depan.
11. Pemerintah kedua desa wajib menyosialisasikan isi kesepakatan kepada seluruh warga.
Kesepakatan tersebut turut diketahui dan ditandatangani Bupati Bolaang Mongondow, Kapolres Kotamobagu, Dandim 1303/Bolaang Mongondow, unsur OPD, Muspika, serta perwakilan masyarakat kedua desa.
Melalui deklarasi damai ini, Pemkab Bolmong berharap komitmen yang telah disepakati tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar dijalankan seluruh masyarakat.
Penghentian konflik, penertiban senjata berbahaya, serta jaminan keamanan menjadi langkah penting untuk memulihkan rasa aman dan mengembalikan aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat di Bolaang Mongondow.(Rony)
