MANADO — Pemerintah Kota Kotamobagu terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, pada sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM, yang digelar di Ballroom Luwansa Hotel, Manado, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan bertema “Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan dalam Mendorong Ekonomi Daerah melalui Implementasi POJK Nomor 19 Tahun 2025” itu menjadi ruang penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam mendukung pertumbuhan UMKM.
Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Kotamobagu, Melky Mokoginta, mengatakan kehadiran Wakil Wali Kota merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membuka peluang pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil.
“Pak Wakil Wali Kota hadir langsung mengikuti sosialisasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sektor UMKM agar semakin berkembang,” ujarnya.
Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapat pemaparan terkait perkembangan UMKM nasional maupun daerah, termasuk berbagai skema kemudahan pembiayaan yang dapat diakses melalui lembaga keuangan.
“Materi yang disampaikan juga berkaitan dengan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Harapannya, kebijakan ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih luas,” tambah Melky.
Ia menegaskan, di bawah kepemimpinan Wali Kota dr. Weny Gaib dan Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, Pemerintah Kota Kotamobagu akan terus memperkuat pengembangan UMKM melalui peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar, hingga dukungan permodalan.
“UMKM harus tumbuh lebih kuat dan berdaya saing karena sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Kegiatan yang digelar OJK tersebut turut dihadiri Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert H. P. Sianipar, bersama para pimpinan daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara.(**)
