Kotamobagu, newsline.id – Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu terus berinovasi dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan menekan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan yang digelar pada Kamis (30/10/2025).
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Putri Damayanti Potabuga, S.IP., M.Si., dan Miftahul Jannah Akuba, S.E., M.Sa., serta diikuti oleh perwakilan pemerintah desa dan kelurahan se-Kota Kotamobagu.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, Moh. Jufry Ngandu, melalui Kepala Seksi Pendidikan Nonformal Sutomo Mamaonto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terintegrasi dalam aplikasi resmi milik Kementerian Pendidikan.
“Kami menindaklanjuti data ATS dengan melakukan verifikasi ke seluruh desa dan kelurahan. Data tersebut mencakup kategori anak D.O, LTM, hingga DPB yang bersumber langsung dari kementerian,” jelas Sutomo.
Ia menambahkan, pihaknya telah melayangkan surat resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu kepada seluruh pemerintah desa dan kelurahan untuk membantu proses verifikasi data tersebut.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah menuntaskan masalah anak tidak sekolah serta meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi mereka yang sempat putus sekolah,” lanjutnya.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan, jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Kotamobagu saat ini mencapai sekitar 900 anak, yang terdiri dari kategori tidak pernah sekolah, tidak melanjutkan sekolah, dan putus sekolah (D.O).
Sebagai langkah tindak lanjut, Dinas Pendidikan akan mengarahkan anak-anak tersebut ke program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
“Anak-anak yang hadir di sini langsung kami arahkan ke PKBM atau SKB. Misalnya ada yang putus di jenjang SD, diarahkan ke program Paket A. Mereka bebas memilih PKBM mana yang ingin diikuti,” ungkap Sutomo.
Di Kota Kotamobagu sendiri terdapat empat PKBM aktif, yakni PKBM Handiani, PKBM Oruman, PKBM Pesmar, dan PKBM Supamaju, serta satu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang menjadi lembaga pendidikan nonformal milik pemerintah.
Sementara itu, narasumber Putri Damayanti Potabuga, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa tema besar kegiatan ini tidak hanya fokus pada pendidikan kesetaraan, tetapi juga membuka peluang bagi anak-anak putus sekolah untuk diarahkan pada green job atau pekerjaan ramah lingkungan.
“Banyak pekerjaan saat ini tidak mensyaratkan pendidikan formal, tetapi membutuhkan keterampilan dan kepedulian terhadap lingkungan. Misalnya, pelatihan menjahit dan perawatan kecantikan yang bisa dikembangkan di tingkat desa,” jelas Putri.
Ia juga menyoroti potensi besar balai-balai pelatihan yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah.
Selain itu, Putri memperkenalkan program manajemen sampah berbasis rumah tangga yang akan dijalankan di sejumlah desa dan kelurahan sebagai pilot project.
“Program ini bertujuan memutus sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga. Ke depan, masyarakat Kotamobagu diharapkan bisa menjadi masyarakat cerdas yang mampu memilah sampah dari rumah sendiri,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menekan angka anak tidak sekolah sekaligus membuka peluang peningkatan keterampilan dan pekerjaan hijau bagi masyarakat melalui kolaborasi antara Dinas Pendidikan, SKB, PKBM, serta pemerintah desa dan kelurahan. {;**)
