BOLMONG — Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yusra Alhabsyi menyoroti maraknya aktivitas pertambangan liar berskala besar di wilayahnya yang dinilai semakin memprihatinkan dan meresahkan masyarakat.
Menurut Yusra, meski kewenangan pemberian izin pertambangan kini berada di pemerintah provinsi dan pusat, namun efek negatif dari aktivitas tambang tanpa izin tetap dirasakan langsung oleh pemerintah kabupaten dan warga di lapangan.
“Secara kewenangan, izin usaha pertambangan bukan lagi di pemerintah daerah. Tapi yang merasakan dampaknya, masyarakat di wilayah kami,” tegas Bupati Yusra, Sabtu (8/11), saat menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Kecamatan Poigar.
Ia menjelaskan, aktivitas pertambangan liar yang melibatkan alat berat tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan dan rusaknya ekosistem, tetapi juga meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan longsor. Dampak tersebut, kata Yusra, sudah mulai terlihat pada lahan pertanian dan permukiman warga.
“Pertambangan tanpa izin ini harus dihentikan. Karena akibatnya bukan hanya kerusakan alam, tapi juga ancaman terhadap keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Bupati Yusra menambahkan bahwa pemerintah daerah akan segera menggelar rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas langkah konkret dalam menangani dan menghentikan aktivitas tambang ilegal di wilayahnya.
“Kita akan rapat bersama Forkopimda untuk membahas langkah penanganan dan penghentian aktivitas tambang ilegal ini,” kata Yusra.
Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk bersinergi menertibkan pertambangan liar yang dinilai telah merusak lingkungan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.(**)
