PADANG, SUMATERA BARAT — Polemik hierarki dan kewenangan antara Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) terus mengemuka. Menanggapi hal tersebut, Niniak Mamak dan Penghulu Adat Minangkabau, Dt. Toembidjo, menyampaikan pandangan komprehensif agar persoalan dikembalikan pada prinsip adat dan peraturan yang berlaku.
Sejarah Tidak Sama dengan Kewenangan
Dt. Toembidjo menegaskan bahwa keberadaan lebih dahulu tidak otomatis menjadikan sebuah organisasi sebagai atasan organisasi lain.
“Organisasi yang lebih dahulu berdiri tidak otomatis menjadi atasan dari organisasi yang terbentuk kemudian.”tegasnya Senin (12/10/2026)
Sejarah penting untuk memahami asal-usul, namun penentuan kewenangan saat ini harus merujuk pada peraturan yang berlaku, dokumen kelembagaan, dan mekanisme yang sah. KAN telah ditetapkan melalui Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2019 sebagai unsur kelembagaan nagari, yang berakar pada Perda No. 13 Tahun 1983.
Adat Nan Ampek sebagai Kerangka Pemahaman
Ia mengajak kembali pada konsepsi Adat Nan Ampek: Adat Nan Sabana Adat, Adat Nan Diadatkan, Adat Nan Teradat, dan Adat Istiadat.
“Sebuah kebiasaan organisasi tidak otomatis menjadi ketentuan adat yang berlaku universal. Seremoni pengukuhan tidak otomatis membuktikan adanya hubungan struktural.”tambahnya
Organisasi adat adalah wadah pembinaan dan koordinasi, bukan sumber kebenaran tunggal atas kehidupan adat itu sendiri yang telah ada jauh sebelumnya.
SK, Pelantikan, dan Pengukuhan Harus Punya Dasar Jelas
Dt. Toembidjo menekankan: setiap penerbitan SK, pelantikan, maupun pengukuhan pengurus harus memiliki dasar kewenangan yang jelas. Perlu ditanyakan: siapa yang berwenang menetapkan? Bagaimana mekanismenya? Apakah ada hasil musyawarah?
Prinsip adat bajanjang naiak, batanggo turun mengajarkan tata cara dan penghormatan, namun tidak boleh menggantikan ketentuan hukum yang berlaku.
Musyawarah untuk Mufakat, Bukan Pemaksaan Kehendak
“Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik.” Terang Toembidjo
Musyawarah bukan sekadar pengesahan keputusan yang sudah ditetapkan. Jika ada perbedaan tafsir, telaah secara terbuka dokumen sejarah, aturan organisasi, dan peraturan daerah yang relevan. Libatkan pemerintah daerah dan ahli hukum jika diperlukan. Mufakat tidak boleh dijadikan alasan mengabaikan hukum.
Marwah Penghulu Ada pada Keteladanan
“Nan kuriak kundi, nan sirah sago; nan baik budi, nan indah baso.” Lanjutnya
Kemuliaan seorang penghulu bukan dari kedudukan, melainkan dari budi pekerti dan kesungguhan menjaga amanah. Marwah lahir dari kepercayaan masyarakat, bukan dari banyaknya keputusan yang diterbitkan.
Ia menutup dengan dua pituah yang saling melengkapi: duduak samo randah, tagak samo tinggi dan bajanjang naiak, batanggo turun. Keduanya dipahami secara proporsional penghormatan tidak menghapus pembagian tugas, dan tata cara tidak boleh dipakai membenarkan kewenangan yang tidak ada dasarnya.
“Penghulu yang arif tidak tergesa-gesa menetapkan kesimpulan sebelum memeriksa persoalan. Ia mendengar, menimbang, bermusyawarah, dan mencari jalan penyelesaian yang bermanfaat bagi masyarakat.”tutup Dt. Toembidjo(. (Arifin)
