BOLMONG — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Utara menegaskan komitmen memperkuat sinergi dalam peningkatan infrastruktur dan pengembangan transportasi di wilayah tersebut.
Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Infrastruktur dan Transportasi yang digelar di Kantor BPTD Sulut, Jumat (7/11/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi bersama Kepala BPTD Sulut Alexander Hilmi Perdana.
Dalam pertemuan itu, Bupati Yusra mengajukan kerja sama hibah untuk mempercepat perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan Kaiya–Lolak. Langkah ini dianggap mendesak mengingat masih banyak warga yang beranggapan perbaikan PJU sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPTD Sulut menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tersebut dan siap menindaklanjutinya hingga ke tingkat pusat di Jakarta. Sebagai langkah percepatan, disepakati bahwa perbaikan dapat dilakukan oleh PT Conch berdasarkan surat kepastian hukum dari Balai Jalan tanpa harus menunggu tuntasnya seluruh proses hibah.
Dalam rapat itu, BPTD Sulut juga memaparkan rencana program perbaikan PJU tahun anggaran 2026, mencakup ruas Lolak–Maelang sebanyak 41 unit dan ruas jalan Poigar sebanyak 37 unit. Sementara unit yang belum tertangani akan diusulkan melalui skema hibah tambahan.
Balai juga akan melakukan koordinasi internal untuk memastikan status PJU di kawasan Bandara Lolak agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarinstansi.
Selain fokus pada penerangan jalan, BPTD turut mendukung rencana pengembangan transportasi umum bersubsidi (DAMRI) dengan rute Poigar–Dumoga. Pemkab Bolmong diminta segera menyiapkan data pendukung agar proses penetapan trayek dapat segera dilakukan.
Sebagai tindak lanjut, akan digelar rapat lanjutan yang melibatkan Balai Jalan, PT Conch, serta Bupati dan jajaran untuk membahas teknis pelaksanaan hibah. Rapat Koordinasi Teknis Program 2026 yang dijadwalkan pada 19 Desember 2025 juga akan melibatkan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan infrastruktur jalan yang lebih terang, aman, dan akses transportasi yang nyaman bagi masyarakat Bolaang Mongondow.**)
