BOLMONG — Kabupaten Bolaang Mongondow resmi menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara yang digelar di Aula Kantor Bupati Bolmong, Rabu (19/11/2025).
Kegiatan strategis ini dibuka oleh Karo Pembangunan Pemprov Sulut, Lukman Lapadengan, dan dihadiri Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi bersama jajaran, serta perwakilan pemerintah provinsi dan delegasi dari 15 kabupaten/kota se-Sulut. Agenda EPRA yang berlangsung tiga hari, 18—20 November 2025, digelar sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Evaluasi dan Pengawasan APBN/APBD.
Dalam laporan pembukaannya, Kabag Administrasi Pembangunan Pemda Bolmong, Yusrifa Alhabsyi, menyampaikan bahwa EPRA kali ini diikuti unsur pengawasan dan pembangunan daerah, antara lain Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulut, Inspektorat Provinsi Sulut, serta Biro Ekonomi dan Pembangunan Provinsi. Agenda utama meliputi evaluasi realisasi APBD 2025, penyamaan persepsi pengawasan, hingga peninjauan 10 proyek strategis di Bolmong.
Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi mengapresiasi kepercayaan Pemprov Sulut yang menunjuk Bolmong sebagai tuan rumah. Ia menegaskan seluruh perangkat daerah telah menyiapkan dukungan teknis pelaksanaan EPRA, sekaligus memohon maaf bila terdapat kekurangan selama kegiatan berlangsung.
“Memasuki triwulan IV, seluruh perangkat daerah harus bergerak lebih cepat agar target realisasi anggaran dapat tercapai. Bila ada masukan terkait pelayanan selama kegiatan, silakan disampaikan langsung kepada jajaran kami,” ujar Yusra.
Sementara itu, Karo Pembangunan Pemprov Sulut Lukman Lapadengan, mewakili Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menyampaikan sambutan gubernur yang menegaskan pentingnya EPRA sebagai forum strategis mempercepat penyerapan anggaran dan meningkatkan kualitas pembangunan.
“Anggaran yang besar tidak berarti bila tidak dikelola tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel. EPRA menjadi barometer untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan langkah strategis percepatan pembangunan,” ujarnya.
Pemprov Sulut juga memaparkan capaian realisasi anggaran hingga 31 Oktober 2025 yang berada pada angka 61,01 persen, serta menekankan empat langkah percepatan, yakni evaluasi rutin bulanan, penguatan koordinasi, percepatan penanganan hambatan, dan peningkatan kualitas SDM pengelola anggaran.
Rakor EPRA ini diharapkan melahirkan rekomendasi konstruktif yang dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus mendorong pembangunan yang semakin efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara.(r84)
